ESDM Harus Membuat Regulasi Harga EBT Guna Menarik Minat Swasta

Proyek EBT Rusak dan Terbengkalai di Maluku membuat Presiden Jokowi geram

Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito mengatakan, 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) mangkrak.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.

Menurut Yaser seharusnya pada saat disusun harga EBT pada 2009, harga EBT dibuat semenarik mungkin guna menarik minat swasta. Namun belakangan, berbagai revisi membuat peminat EBT menurun.

Ia menjelaskan, kebijakan ESDM akhir-akhir ini membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah.

“Pemda juga kesulitan mencari mitra. Tidak ada mitra yang berminat dengan tarif segitu. Dengan tarif flat 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biarpun bareng Pemda,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, penetapan tarif EBT tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017. Misalnya pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)/Angin, tarif listriknya ditentukan berdasarkan BPP setempat. Namun jika BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTB ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Yaser mengatakan, dengan tarif seperti saat ini, pengusaha tidak punya waktu untuk mengembalikan modalnya. Makanya, pengusaha tidak punya minat mengambil proyek-proyek EBT yang sudah dibangun pemerintah, sebab biaya investasi mahal sedangkan pendapatan relatif rendah.

“Belum lagi proyek-proyek ini asal-asalan. Kita kalau ambil, harus ada ekstra kapital untuk perbaiki mesin, bendungan, dan infrastruktur pembangkit, ditambah lagi biaya pemeliharaan,” kata dia.

Kondisi investasi EBT di Indonesia menurut Yaser tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual dengan harga murah hanya US$ 2 sen per kwh. ”

Beda sekali. Disana, tanah gratis, cost fund sangat rendah, mereka diberikan insentif oleh pemerintah setempat, dan kondisi geografis sangat ringan sebab di padang gurun. Nah di Indonesia, geografisnya tahu sendirilah,” tanya dia.

Sebelumnya menanggapi temuan BPK terkait temuan 142 EBT mangkrak Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar enggan berkomentar lebih jauh.

“Menyangkut temuan BPK mengenai adanya proyek EBT yang mangkrak, saya belum baca detilnya ya, saya belum pelajari, mohon maaf,” ungkap Arcandra saat ditemui usai acara Pertamina Energy Forum, di Hotel Rafles, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/17).

Kerena itu pihaknya meminta waktu untuk mempelajari lebih detil mengenai laporan BPK tersebut.

Sementara menanggapi pernyataan HIPMI, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi membantah 142 proyek listrik EBT terbengkalai. Menurutnya mangkraknya proyek ini disebabkan kesalahan mekanisme penyerahan proyek dari pemerintah ke daerah.

“Jadi, itu kan lebih banyak dari Badan Pengelola Keuangan Negara (BPKN) ke daerah ya. Kaitannya sebenarnya proses penyerahan proyek dari pemerintah ke daerah,” ujarnya, Minggu (17/12).

Agung juga membantah banyak investor yang tak ingin menanamkan modalnya dalam proyek energi baru terbarukan. “Saya saat ini sedang berkonfirmasi dengan bapak Dirjen untuk membahas hal ini,” kata dia.

Dia menegaskan, mekanisme penyerahan project Energi Baru Terbarukan (EBT) itu perlu diperbaiki. Jika sudah diperbaiki dan diserahkan, nantinya pemerintah daerah memiliki anggaran untuk merawat operasional sendiri.

Meski demikian, Kementerian ESDM diharapkan untuk segera melakukan evaluasi dan membenahi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan agar proyek EBT dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Perbaikan regulasi diharapkan juga dapat menarik investor untuk ikut menggerakkan proyek tersebut sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa.